Haruskah Viral Demi Keadilan?

Penulis: Renny DJ

 

viral demi hukum sampai bisa bikin demo di aksi #BlackLivesMatter (foto: Cooper Baumgater di Unsplash)

Akhir Desember kemarin, ramai tagar “No Viral No Justice” di jagat media sosial tanah air. Tagar ini lahir sebagai bentuk keresahan netizen, karena banyak kasus-kasus yang dianggap “gawat” tapi tidak ditangani dengan baik oleh polisi. Apalagi, di bulan Desember 2021 sedang banyak kasus yang menyangkut polisi tapi tidak tertangani dengan baik seperti kasus bunuh diri yang dipicu oleh kekerasan seksual yang dilakukan oleh polisi di Mojokerto, polisi yang menyuruh korban perampokan untuk menenangkan diri, sampai Ibu yang menangkap sendiri pelaku kekerasan seksual yang melakukan tindakan kejahatan kepada puterinya.

Sebelum tagar ini menjadi viral, ada juga kampanye tagar “Percuma Lapor Polisi” sebagai respon dan kritik masyarakat terhadap kasus kejahatan seksual kepada 3 orang anak yang dilakukan oleh Bapak kandungnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan bulan Oktober 2021. Kasus ini menjadi viral setelah kelompok jurnalis independen membagikan berita seorang Ibu yang mengalami kesulitan ketika melaporkan kejahatan seksual yang menimpa anak-anaknya tahun 2019. Hal ini semakin diperparah ketika polisi diberitakan tidak membantu para korban dengan baik, bahkan ketika mengklarifikasi berita tersebut, polisi malah menulis nama asli korban dan membalas tagar tersebut dengan tagar “Polri Sesuai Prosedur”. Polri juga dianggap lamban ketika menangani masalah kekerasan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia yang meledak sebulan sebelum kasus di Luwu Timur meledak.

Kedua tagar ini tidak sendiri, netizen juga membuat tagar lain seperti “1 hari 1 oknum” dan “viral for justice”, sebagai bentuk kritik dan kekecewaan terhadap instansi Polisi. Netizen merasa bahwa kasus hukum yang viral akan lebih cepat ditangani dibandingkan yang tidak viral, terutama yang menyangkut kasus kekerasan seksual. Rasa kecewa yang tinggi inilah sampai ada sebuah cuitan yang membandingkan kinerja polisi dengan petugas keamanan di sebuah Bank nasional.

Tanggapan Polri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi masalah ini dengan serius, Beliau meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi, karena kinerja yang dianggap lamban dan buruk membuat masyarakat yang gemas melakukan perbandingan antara kasus yang viral dan tidak yang ditangani dengan cepat oleh polisi. Kapolri meminta untuk semua jajarannya untuk dapat menerima kritikan sebagai bagian dari evaluasi kepada Polri untuk menjadi lebih baik lagi untuk memenuhi harapan masyarakat.

Kapolri sadar bahwa kemunculan tagar “No Viral No Justice” dikarenakan beberapa kesalahan yang muncul terkait pelayanan Polisi kepada masyarakat. Kesalahan yang dimaksud oleh Kapolri sepertinya menanggapi dua buah kasus terakhir, yakni ketika polisi menyalahkan dan menyuruh korban perampokan untuk menenangkan diri dan kasus di Mojokerto. Sayangnya, pesan Kapolri tidak didengar dengan baik karenna seminggu kemudian polisi berkomentar kepada keluarga korban kekerasan seksual untuk menangkap sendiri pelaku kekerasan seksual dan keluarga korban benar-benar berhasil menangkap sendiri terduga di stasiun Bekasi.

Komentar dari Kapolri ini mendapat respon yang baik oleh Sosiolog dari Universitas Gajah Mada (UGM), Arie Sujito. Dilansir dari laman Liputan 6, menurutnya, kemunculan tagar ini sebagai kontrol publik kepada Polri untuk memperbaiki kinerja dan mewujudkan harapan di masyarakat. Hal serupa juga dikemukakan oleh H. Benny Suprihartadi, seorang praktisi hukum, yang berharap pembenahan tidak hanya dilakukan di atas saja, tapi seluruh lapisan di tubuh Polri. Ia juga menambahkan bahwa akar permasalahan ini berada di sistem Polri itu sendiri, jadi selama sistem yang ada tidak dibenahi, maka pembenahan tidak akan terjadi dan selama itu juga masyarakat akan terus meragukan kepercayaan mereka kepada Polri.

Setelah Viral Selesai

suporter, perempuan, senja
Bahagianya Punya Suporter (Foto: Levi Guzman di Unsplash)

Sebelum membahas soal efektivitas dari kekuatan viral media sosial, kita perlu mengetahui apa arti kata ‘viral’ terlebih dahulu, dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah menyebar luas dengan cepat. Makna kata ini sesuai dengan cara kerjanya yakni ketika sebuah kabar beredar maka tersebar dengan luas melalui media sosial.

Korban yang memilih jalan viral untuk menyelesaikan masalah hukumnya, biasanya karena tidak merasa berdaya dengan sistem hukum yang mereka terima. Beberapa korban bahkan sengaja memviralkan sebagai alat “perlindungan” bukti maupun menemukan orang-orang yang menjadi pendukung kasus mereka.

Pertanyaannya kini adalah, apakah yang telah viral akan selamanya tetap viral? Atau apakah benar setelah viral maka kasus hukumnya akan cepat selesai?. Jawabannya tergantung.

Misalnya kasus seperti yang di Mojokerto, di mana pelaku kekerasan seksualnya adalah seorang polisi aktif, dengan cepat ditangani. Meskipun, berdasarkan catatan pribadi korban sebelum bunuh diri yang disebar melalui akun Quora miliknya, menunjukkan bahwa laporan korban mengenai kekerasan seksual dan pemaksaan aborsi yang terjadi padanya kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Propam) tidak pernah ditanggapi beberapa bulan sebelumnya. Korban sendiri berusaha mencari pertolongan ke berbagai pihak, termasuk keluarganya, sayangnya menemui jalan buntu. Polisi baru mengurus kasusnya setelah berita bunuh dirinya viral, netizen yang murka juga membeberkan postingan-postingan yang pernah diunggah oleh korban. Jika kala itu Propam menanggapi kasusnya dengan serius, tentu ceritanya akan berbeda.

Kasus kekerasan seksual di Luwuk Timur dan KPI termasuk ke daftar yang tidak beruntung, kasus mereka harus berjalan berlarut-larut sehingga korban mengalami tekanan psikologis yang besar. Untuk di Luwuk Timur, polisi sempat menghentikan kasusnya, dan dibuka kembali setelah kasusnya viral di tahun 2021. Untuk kasus di KPI, polisi masih menyelidiki kasusnya, sayangnya instansi yang berkaitan sepertinya tidak menganggap serius kasus kekerasan tersebut dan malah menonaktifkan korban dari pekerjaannya.

Polisi yang dianggap lalai ketika bertugas seperti memberikan komentar-komentar yang menyudutkan korban mengalami pendisiplinan, salah satunya mutasi. Namun dengan memutasi oknum tersebut tidak akan membenahi sistem yang ada. Dilansir dari Tirto, sebaiknya polisi mulai membenahi dari cara menangani kasus yang datang yang dibentuk seperti service center, serta alih-alih memutasi oknum, Propam bisa memberikan sanksi keras seperti tidak naik pangkat. Polisi juga harus bisa memahami kondisi psikologis dan empatik korban ketika melapor, sehingga terhindar dari memberikan komentar atau gestur tubuh yang menyakiti hati korban.

Memang benar, banyak sekali kasus yang ditangani oleh polisi, tapi sampai kapan kasus harus viral dulu demi mendapatkan hukum yang adil? *****

baca juga:

Waspada KBGO!: Mencari Tahu Kekerasan Berbasis Gender di Dunia Maya

Mengapa Manusia Menghancurkan Buku

Data Penulis:

Renny DJ adalah salah satu penghuni planet Bekasi, Ia pernah bergabung ke Kelas Cerpen Kompas 2018, Coaching Cerpen Majalah Kawanku 2010, dan Pelatihan Menulis Sejarah Bersama Majalah Historia 2010. Ia penggemar girband kpop 2ne1.

 

Sumber:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: